Pencairan anggaran UN sempat terhambat

proses pencairan dana penyelenggaraan ujian nasional (un) sempat terhambat sebab alokasi anggaran supaya kementerian pendidikan juga kebudayaan terkena blokir, kata wakil menteri keuangan, anny ratnawati

kegiatan itu masuk selama aktifitas dan diblokir serta dibintang karena belum mendapatkan persetujuan komisi x dpr ri juga belum dilengkapi data dukung berupa tor dan rab, katanya dalam pemaparan pada jakarta, jumat.

anny menunjukan, pada daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2013, kementerian pendidikan juga kebudayaan mencari pagu anggaran rp73,08 triliun, namun 84,9 persen dari anggaran itu diblokir.

anggaran tersebut mengalami pemblokiran karena hingga penetapan keputusan presiden no. 37/2012 tentang rapbn 2013 serta penyerahan dipa kepada presiden selama desember 2012, belum mendapatkan persetujuan komisi x dpr ri dan belum dilengkapi tor serta rab.

Informasi Lainnya:

sedangkan sisa anggaran rp11,01 triliun serta 15,1 persen tidak diblokir karena adalah model yang mesti dibayarkan juga ditawarkan awal tahun yakni pembayaran gaji dan operasional perkantoran, katanya.

sebanyak rp543,44 miliar dari anggaran kementerian pendidikan juga kebudayaan adalah dana untuk aktifitas un dengan target audien 14.080.619 siswa serta unit biaya rp39.000 per siswa.

namun setelah kementerian studi juga kebudayaan menceriakannya dengan komisi x dpr ri, dpr ri menyetujui penetapan dana penyelenggaraan un rp644,27 miliar dengan target audien 12.223.453 siswa juga unit uang rp53.000 per siswa.

buka blokir

anny menunjukan pula bahwa menteri pendidikan serta kebudayaan kemudian mengusulkan pembukaan blokir anggaran un rp543,44 miliar mengacu pada sasaran dan unit uang pada keppres no. 37/2012.

direktur jenderal anggaran, lanjut dia, pada 13 maret 2013 mengesahkan revisi anggaran, termasuk pembukaan blokir anggaran penyelenggaraan un sebesar rp543,44 miliar, karena kontrak percetakan soal ujian paling lambat ditandatangani 11 maret 2013.

dengan demikian, di dasarnya tidak terkandung keterlambatan signifikan agar penandatangan kontrak percetakan soal ujian, ujar anny.

menurut direktur jenderal anggaran, herry purnomo, saat kementerian pendidikan dan kebudayaan memperoleh izin pembukaan blokir anggaran un, kontrak supaya pengadaan sudah siap.

sementara soal anggaran rp100,828 miliar dan belum dapat dicairkan, herry menyatakan, keputusannya masih menunggu persetujuan komisi x dpr.

itu ujarnya untuk ujian sd, karena ujian sd belum berlangsung, katanya.